Setelah 28 Tahun Berlalu, Otonomi Daerah Dinilai Telah Memberikan Dampak Positif pada Peningkatan IPM

KEPULAUAN SELAYAR - Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kemampuan fiskal daerah. 

Kepada daerah otonom baru yang telah mampu meningkatkan PAD nya dan kemampuan fiskalnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik.

Demikian arahan Menteri Dalam Negeri pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (25/4/2024). 

Masih membacakan arahan Mendagri, Wakil Bupati menyampaikan bahwa daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, perlu melakukan evaluasi untuk memastikan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif dan efisien. 

"Saya mengimbau bagi daerah yang masih rendah PAD nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat," ucap Saiful Arif. 

Dikemukakan perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai teroboson kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pada peringatan hari Otoda XXVIII ini dihadiri jajaran forkopimda, para kepala OPD, dengan peserta upacara dari TNI/Polri, Satpol PP, Korpri dan unsur ASN lainnya, dengan komandan upacara Camat Benteng Andi Mastatar. (Humas IKP Diskominfo SP/tim)