Bersama KPPN, BPS dan BPKPD Selayar FGD Bahas Perkembangan Fiskal dan Ekonomi Daerah

KEPULAUAN SELAYAR - KPPN Benteng dan BPS bersama Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar kegiatan Focus Group Discusion (FGD) Perkembangan Fiskal dan Ekonomi Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegaitan FGD yang dihadiri  Kepala KPPN Benteng, BPS dan pimpinan serta unsur perangkat daerah ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Setda, Ir. M. Yunan Krg Tompobulu, ST.,MT., IPM di Ruang Rapim, Kamis, (11/5)

Asisten setda menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini membahas perkembangan indikator perekonomian daerah, forum ini juga akan mendiskusikan perkembangan dana transfer dari pusat ke daerah.

Baca Lainnya :

• Verifikasi Kabupaten Sehat di Selayar, Ketua Tim Verlap : Penentuannya Ada Pada Tim Pleno0
• Lowongan PD Berdikari0
• Garuda Indonesia Resmi Terbang Layani Rute Makassar-Selayar PP0
• Bupati Selayar Minta Keluarga Arang Jangan Pikirkan Biaya RS0
• Kunker di Pulau, Camat Takabonerate : Kehadiran Bupati Membawa Harapan Besar untuk Kemajuan Pulau ke Depan0

Mantan Kadis PUPR, M. Yunan mengungkapkan perputaran ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergantung pada aktivitas APBD.

"Jika APBD lebih cepat direalisasikan maka dapat dipastikan roda ekonomi akan berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula" gumannya

Dirinya berharap melalui kegiatan FGD ini dapat menjadi referensi kebijakan demi kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah yang pada akhirnya bermuara pada kesajahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada giat FGD tersebut, Kepala KPPN Benteng Arwin Fathurrakhman menyampaikan materi laporan tentang kinerja pelaksanaan anggaran transfer ke daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 antara lain terkait Realisasi Transfer, Penyaluran Dana DAK fisik dan DAK Non Fisik pada berbagai bidang maupun penyaluran dan realisasi Dana Desa.

Sementara BPS Selayar memaparkan  indikator makro Kabupaten Kepulauan Selayar, pertumbuhan ekonomi dan peran (share) ekonomi selayar terhadap  sulawesi selatan. (Humas Diskominfo SP/-Ic)