Bupati Natsir Ali Lakukan Sidak Malam dan Matikan Lampu Berlebihan di OPD

KEPULAUAN SELAYAR – Menanggapi sorotan masyarakat terkait anggaran listrik Pemkab Selayar tahun 2025, Bupati Muhammad Natsir Ali langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sidak yang dilakukan Rabu Malam (21/5) Bupati memeriksa penggunaan listrik dan mematikan lampu-lampu yang dinilai berlebihan atau tidak diperlukan.  

Bupati Natsir Ali sengaja mendatangi beberapa kantor OPD diwaktu malam.untuk memastikan efisiensi penggunaan listrik. 

Baca Lainnya :

• Gubernur Sulsel Lepas dan Pimpin Gerakan Anti Mager di Selayar0
• Hari Guru Nasional, MBA Sebut Pidato Mendikbud Luar Biasa, Tak dipenuhi Kata Inspiratif dan Retorika0
• Wabup Selayar Serahkan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD0
• Ramah Tamah dengan Anggota DPR RI Komisi VIII, MBA Minta KEK Pariwisata Segera Ditetapkan0
• Desa Bontosunggu Perkuat Peningkatan Kapasitas Pengurus KIM Prisma0

Beberapa temuan yang dilakukan antara lain lampu yang tetap menyala di ruangan kosong, AC yang beroperasi padahal tidak ada aktivitas, serta peralatan elektronik yang masih terhubung dengan listrik meski tidak digunakan.  

"Kami tidak ingin ada pemborosan. Listrik yang berlebihan harus dimatikan, untuk penghematan", tegas Bupati saat sidak.  

Selain mematikan lampu yang tidak diperlukan, Bupati juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak memanfaatkan fasilitas listrik kantor untuk kegiatan yang tidak produktif. "Listrik kantor harus digunakan untuk kepentingan pelayanan publik," tegasnya.  

Bupati  berkomitmen untuk terus memantau penggunaan listrik di semua OPD secara berkala. Bupati juga meminta kepala dinas untuk menerapkan disiplin dalam pengelolaan listrik.  

Dengan langkah ini, Bupati yang dikenal responsif atas saran dan keluhan masyatakat ini berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran listrik sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (HUMAS-IC)

_