Kaban Keuangan, Nursal Ikhsan Jelaskan Tahapan Anggaran Pemeliharaan Jalan Desa Tanete

KEPULAUAN SELAYAR — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Kepal Badan Keuangan Nursal Ikhsan menyampaikan penjelasan resmi terkait pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Desa Tanete, yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat dimedia sosial.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Ihsan, menjelaskan bahwa Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Natsir Ali, telah memberikan instruksi langsung kepada Dinas Keuangan untuk menyiapkan anggaran kegiatan tersebut saat beliau masih berada di lokasi kunjungan kerja.

Namun demikian, kata Ihsan, prosesnpenganggaran tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Baca Lainnya :

• Bupati Kepulauan Selayar Buka Secara Resmi Mukerda V DPD Wahdah Islamiyah 0
• Hadir Pada Syukuran Panen Raya Padi, Basli Ali Bantu Alsintan Petani Sawah Desa Ujung0
• Lantik Kepala Disdukcapil, Ini Arahan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 0
• Dzikir dan Doa Kebangsaan Untuk Pemilu Damai diGelar Seluruh Stakeholder di Kepulauan Selayar0
• TP PKK Kepulauan Selayar Gelar Lomba 10 Program Pokok PKK0

 “Kegiatan itu dianggarkan melalui APBD Perubahan, sehingga memang memerlukan waktu sesuai tahapan administrasi,” jelas Kepala Badan Keuangan Daerah saat ditemui diruang kerjanya, selasa pagi  (28/10)

Saat ini, Surat Keputusan (SK) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2025 telah ditandatangani oleh Bupati.

Untuk Desa Tanete, telah ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000, dan dana tersebut kini sudah dapat dicairkan oleh Pemerintah Desa sesuai peruntukannya.

Bupati Kepulauan Selayar menegaskan komitmennya untuk terus merespon dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam peningkatan infrastruktur desa, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta skala prioritas pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga menyampaikan terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya program pembangunan daerah.

Sebagai penutup, Pemkab menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan selalu menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (HUMAS-IC)

_