Pemda Selayar Minta Kuota BBM Ditambah

HUMAS SELAYAR --- Antrian panjang kendaraan bermotor, yang akan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, masih saja terus terjadi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-SPBU di Kota Benteng.

Kondisi seperti itu sudah berlangsung lebih dari sebulan, setiap harinya SPBU yang ada di Kota Benteng ramai dengan antrian kendaraan.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meminta pihak pertamina menambah kuota BBM nonsubsidi/Pertalite dan Dexlite sesuai kebutuhan APMS dan Sub Penyalur.

Baca Lainnya :

• Bupati Kepulauan Selayar Sambut Kedatangan Pangdam XIV/HSN Makassar 0
• Sekda Kepulauan Selayar Buka Secara Resmi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan TPP Berbasis Kinerja 0
• Ziarah Nasional, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tabur Bunga di TMP Barugaiya 1
• Pasca Gelombang Pasang di Wilayah Kecamatan Takabonerate, Bantuan Mulai Didistribusikan0
• Bupati Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun Balampangi0

Demikian Kepala Bagian Ekonomi Setda, Muh. Arsyad, menyampaikan rilisnya usai mengikuti Rapat Koordinasi "Peningkatan Pelayanan BBM di Selayar" yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Senin (4/03/2019). 

Rakor tersebut dihadiri anggota Forkopimda, perwakilan PERTAMINA Region VII Makassar, serta para pimpinan OPD dan camat.

Berikut kesepakatan/kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi antara lain: 
1. Pertamina Makassar akan menambah quota BBM nonsubsidi (Pertalite dan Dexlite) sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan APMS dan Sub Penyalur;
2. Terkait point 1 maka Pertamina Makassar akan berupaya menambah kapal angkut dan jumlah trip pengangkutan mulai bulan April 2019;
3. Beberapa nozzel yg rusak sedang diperbaiki oleh APMS;
4. Jam buka pelayanan APMS minimal pukul 07.00 Wita s/d pukul 17.00 Wita tanpa jam istirahat (sistem shift);
5. Mobil dan motor dgn tangki modifikasi akan ditindaki oleh Polres;
6. Mobil tanpa nomor polisi akan ditindaki oleh Polres;
7. Pol PP akan menghentikan kendaraan yg bolak balik di APMS;
8. Dibentuk Tim terpadu untuk menertibkan pengecer BBM yang tidak resmi;
9. Melaporkan ke Pertamina jika ada APMS yg menjual harga BBM subsidi di atas harga Perpres;
10. Mendorong percepatan pemanfaatan Depo BBM di Pamatata; dan
11. Mendorong penambahan APMS dan pembentukan SPBUN di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Ic)