Pemkab Kepulauan Selayar Tingkatkan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui PKS OP4D

KEPULAUAN SELAYAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara resmi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara daring oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Drs. Muhtar, M.M, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Rabu (12/3/2025). 

Penandatanganan oleh Wakil Bupati bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dalam bentuk kegiatan bersama, sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca Lainnya :

• Harkitnas 2018, Wabup Kepulauan Selayar Bacakan Sambutan Seragam Menkominfo0
• Penyerahan Santunan Duka Korban KMP. LESTARI MAJU dari Jasa Raharja Kepada Pemda Selayar0
• Wakil Ketua Dekranasda Buka Pelatihan Kerajinan Tempurung Kelapa0
• Halal Bihalal dengan Masyarakat Pasilambena, Bupati Basli Ali Akui Tidak Bisa Bekerja Sendiri0
• Lokakarya Diskominfo Bersama Usaid Erat Perkuat Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kepulauan Selayar0

Bentuk kegiatan bersama antara lain berupa pembangunan data perpajakan yang berkualitas, pertukaran data perpajakan, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, bimbingan teknis dan pendampingan, dan upaya pencegahan korupsi.

Dalam penandatanganan PKS ini,  Wakil Bupati Kepulauan Selayar Drs. H. Muhtar, M.M didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng Julius Fransius Manik dan Kepala BPKPD Nursal Ikhsan. Penandatanganan tersebut dilakukan serentak oleh 129 Pemda lainnya di Indonesia.

Sedangkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, via zoom meeting menyampaikan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan kunci keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagai sumber pendanaan. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para asisten setda, para Kepala OPD, serta undangan lainnya. (Humas - M)