Pemkab Selayar Ikut Serta Dalam FGD Monev Tematik Penerapan SPM

KEPULAUAN SELAYAR - Di fasilitas oleh USAID Erat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Tematik Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup wilayah Kota Makassar dan Kepulauan Selayar, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Kamis (16/1/2025).

Kegiatan dibuka oleh Kasubid Aparatur Pemerintah Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Alen Ermanita. Alen menjelaskan, konstelasi SPM dalam FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi isu, tantangan dan praktik baik penerapan SPM di daerah untuk menjadi masukan desentralisasi asimetris dan perbaikan penerapan SPM di daerah, merumuskan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kebijakan penerapan SPM oleh pengampu SPM di tingkat pusat dan daerah, serta mensosialisasikan arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 mengenai penerapan SPM berbasis tipologi wilayah.

Baca Lainnya :

• Kemensos Berikan Bantuan di Sektor Kelautan, Pertanian, dan UMKM Bagi Masyarakat Selayar0
• Jelang Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, Pemda Kepulauan Selayar Gelar Upacara Bendera 0
• Bupati Kepulauan Selayar Sambut Kedatangan Peserta Festival Pesona Takabonerate IX 0
• Satu Bulan PBL di Selayar, Asisten Administrasi Tarik Kembali Mahasiswa STIK Makassar 0
• Asisten Ekbang & Kesra Kepulauan Selayar Pimpin Diskusi TGUPP0

Bertindak sebagai Narasumber, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar Drs. Mesdiyono, M.Ec.Dev didampingi oleh para Kepala OPD terkait. Hadir pula Koordinator USAID Erat Kabupaten Kepulauan Selayar H. Baharuddin Solongi bersama sejumlah undangan lainnya. 

Sekda Selayar memaparkan capaian penerapan 6 bidang (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial) SPM dan tren capaian pada tahun 2021-2023.

Selain itu, Mediyono juga menjelaskan terkait bidang isu, kendala, tantangan, dan inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target penerapan 6 bidang SPM tersebut, dan Rekomendasi kebijakan perbaikan penerapan SPM yang mempertimbangkan kondisi dan kapasitas wilayah. (Humas - M)