Pemkab Selayar Ikut Serta Dalam FGD Monev Tematik Penerapan SPM

KEPULAUAN SELAYAR - Di fasilitas oleh USAID Erat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Tematik Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup wilayah Kota Makassar dan Kepulauan Selayar, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Kamis (16/1/2025).

Kegiatan dibuka oleh Kasubid Aparatur Pemerintah Daerah Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Alen Ermanita. Alen menjelaskan, konstelasi SPM dalam FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi isu, tantangan dan praktik baik penerapan SPM di daerah untuk menjadi masukan desentralisasi asimetris dan perbaikan penerapan SPM di daerah, merumuskan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kebijakan penerapan SPM oleh pengampu SPM di tingkat pusat dan daerah, serta mensosialisasikan arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 mengenai penerapan SPM berbasis tipologi wilayah.

Baca Lainnya :

• Penjemputan Adat Sambut Kedatangan Menpar RI di Bandara H. Aroeppala Selayar 0
• Briefing Pimpinan OPD, Berikut Arahan Bupati Kepulauan Selayar0
• Basli Ali : Saya Ingin 14 Program Gratis Dapat Berjalan Dengan Baik Tanpa Ada Implikasi Hukum0
• Selayar Menjadi Salah Satu Kabupaten Terbaik Pelaksanaan Program PBJS Ketenagakerjaan 0
• Kunker : Kapolda Sulsel Silaturrahim dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar0

Bertindak sebagai Narasumber, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar Drs. Mesdiyono, M.Ec.Dev didampingi oleh para Kepala OPD terkait. Hadir pula Koordinator USAID Erat Kabupaten Kepulauan Selayar H. Baharuddin Solongi bersama sejumlah undangan lainnya. 

Sekda Selayar memaparkan capaian penerapan 6 bidang (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, sosial) SPM dan tren capaian pada tahun 2021-2023.

Selain itu, Mediyono juga menjelaskan terkait bidang isu, kendala, tantangan, dan inovasi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target penerapan 6 bidang SPM tersebut, dan Rekomendasi kebijakan perbaikan penerapan SPM yang mempertimbangkan kondisi dan kapasitas wilayah. (Humas - M)