- BKPSDM Selayar Perkuat ManajemenTalenta ASN, 654 Pegawai Ikuti Profiling ProASN
- Pelti Selayar Hadirkan Turnamen Tenis, Bupati Apresiasi Atlet Muda Tembus 10 Besar Nasional
- Selayar Jadi Tuan Rumah KPD Sulsel 2026, Bupati Natsir Ali Tekankan Pentingnya Pembina Pramuka Berkualitas
- Diskominfo SP Selayar Jadi Pelaksana Upacara Hari Kesadaran Nasional, Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik
- Wakil Bone Berjaya di Laut Selayar, Laccokong Angler Sabet Juara Umum 1 dan Kapten Terbaik
- Hammerhead Selayar Fishing Tournament 2026 Tuntas, Ini Daftar Pemenangnya
- Wabup Muhtar Lepas Peserta Gerak Jalan Santai Permas di Makassar, Pererat Silaturahmi Warga Selayar di Perantauan
- Pisah Sambut Dandim 1415, Bupati Natsir Ali Sebut Letkol Yudo Bukan Sekadar Mitra, tetapi Sudah Seperti Saudara
- HAMMERHEAD Selayar Fishing Tournament 2026 Meriahkan HUT ke-421, Diikuti Angler dari Jerman
- Bupati Sambut Kedatangan Dandim 1415 Selayar yang Baru, Letkol Arm Ardib Vidyantoro
Tiga ASN Pemkab Selayar Diberhentikan Sebagai PNS, Berikut Penjelasan Sekda Selayar

SELAYAR - Terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai, 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberhentian ini terungkap pada pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Selayar pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang diinspekturi oleh Sekretaris Daerah, Dr. Ir. H. Marjani Sultan., M.Si., di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Rabu (17/7/2019).
Tiga nama tersebut masing-masing Sucitrawati, S.Pd., jabatan guru unit kerja UPT SMP Negeri 17 Kepulauan Selayar, Muh. Tasdiq Tahir, A.Md., staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), serta Maryam, S.Pd., jabatan guru pada unit kerja UPT SMP Negeri 26 Kepulauan Selayar.
Sucitrawati, S.Pd diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3 angka 4 dan angka 6, PP nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 3 huruf b yaitu kode etik dank kode perilaku. Maka beberapa pelanggaran diantaranya masuk dalam kategori jenis hukuman disiplin ringan dan disiplin berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu pasal 3 angka 5 dan angka 11.
Baca Lainnya :
- Selayar Terima Penghargaan APE Dari Pemerintah Pusat0
- Balai Taman Nasional Taka Bonerate gelar Gala Dinner0
- Serahkan Bantuan Kesejahteraan Sosial, Ini Arahan Bupati Kepulauan Selayar 0
- Bupati Selayar Harap Bantuan PKH dapat Memutus Mata Rantai Kemiskinan0
- Usai Sholat Id, Bupati dan Wabup Kepulauan Selayar Gelar Open House 0
Baca juga : Sekda Selayar Beri Sambutan di Pembinaan & Pengembangan Sentra Industri UKM/PKL
Sementara Muh. Tasdiq Tahir, A.Md., diberhentikan sementara sebagai PNS, karena yang bersangkutan berdasarkan bukti yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan pasal 378 dan/atau pasal 372 KUHP pidana dan saat ini yang bersangkutan sedang berada dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kepulauan Selayar.
Sedangkan Maryam, S.Pd., diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketententuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 3 angka 5 dan angka 11, maka beberapa pelanggaran diantaranya termasuk dalam kategori jenis hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu pasal 3 angka 5 dan angka 11.
"Pada prinsipnya, sekarang kita sedang berada di era Reformasi Birokrasi yang salah satu poinnya adalah penegakkan disiplin terhadap ASN yang harusnya mengikuti aturan yang berlaku. Mereka yang diberhentikan sebagai PNS sebelumnya sudah melewati proses sesuai prosedur hingga akhirnya keluar Surat Keputusan Bupati terkait pemecatan. Ini menjadi catatan penting bagi ASN yang lain agar tetap berada pada garis yang sesuai aturan dan mensyukuri profesi itu karena menjadi ASN adalah dambaan banyak orang. Satu lagi, keputusan ini bukti bahwa pemerintah tegas dan tidak tebang pilih kepada ASN yang terbukti melanggar hukum," terang Dr. Ir. H. Marjani Sultan., M.Si. saat diwawancarai. (IM/D).











.jpeg)