BPKP Sulsel Sosialisasi Aplikasi E-Pokir Untuk DPRD Kepulauan Selayar

SELAYAR - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi aplikasi E-Pokir untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin (27/1/2020). 

Sosialisasi tersebut diawali dengan ekspose rancangan pokok-pokok pikiran terhadap RPJMD Tahun 2020 oleh Ketua DPRD Kepulauan Selayar Mappatunru, S. Pd. Pemaparan Ketua DPRD Selayar terhadap RPJMD Tahun 2020 dijelaskan latar belakang, tujuan, isu strategis, serta rekomendasi yang termuat dalam Pokir. 

Baca Lainnya :

• Wabup Kepulauan Selayar Pantau Pelaksanaan Ujian SKD CPNS di Makassar 0
• Lantik 11 Pejabat Struktural Eselon II, Ini Pesan Bupati Kepulauan Selayar0
• Aparat Gabungan Segel Restoran Rahmat Baloiya Inn, Ini Alasannya0
• Paripurna DPRD Selayar, Dengan Agenda Penyerahan 9 Buah Naskah Ranperda 0
• Wakil Bupati Kepulauan Selayar Buka Seminar Pendidikan 0

Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain kemiskinan, kesenjangan pendapatan maupun infrastruktur, serta pemanfaatan TIK untuk menunjang pelayanan publik. 

“Semoga Pokir ini dapat dimanfaatkan  dengan baik, agar pada 2020 sudah ada penurunan angka kemiskinan sesuai target. Kami optimis dengan bantuan dan kerjasama seluruh jajaran Pemerintah , Kabupaten dan Kota, angka kemiskinan akan turun," jelas Mappatunru

Kemudian sosialisasi aplikasi e-Pokir yang disampaikan oleh Koordinator BPKP Provinsi Sulawesi Selatan oleh Damargo Hadiono untuk DPRD Selayar dijelaskan bahwa E-Pokir merupakan bagian dari Jogjaplan yang akan diintegrasikan dengan Pokir DPRD. Namun demikian kata dia E-Pokir itu berbasis pada masing-masing fraksi, bukan pada komisi. 

"Manfaat E-pokir antara lain untuk menjaga konsistensi Pokir dengan program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra PD, mengarahkan Pokir DPRD sesuai dengan bidang urusan dan OPD Pelaksana, serta memastikan sistem Pokir DPRD ditelaah oleh TAPD dan hasil telah menjadi bagian dari RKPD Adanya e-pokir juga merupakan rekomendasi dari KPK sekaligus mandat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tepatnya dalam pasal 178 ayat 6," jelas Damargo Hadiono.

Acara yang dimulai pada pukul 09.00 ini mengundang seluruh anggota DPRD , tenaga ahli graksi, staf graksi Sekretariat DPRD serta Koordinator BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. (K)