Bupati Bersama Wabup Kepulauan Selayar Kompak Hadiri Monev KPK di Bantaeng

BANTAENG - Bupati bersama Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali - Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., dan Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., kompak menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian progres Monitoring Centre of Prevention (MCP) program pencegahan korupsi terintegrasi 2019 dan diseminasi Wajib Pungut Pajak (WAPU) Tahun 2019 di Kabupaten Bantaeng, Kamis (03/10/19).

Kegiatan itu terselenggara atas kerja sama KPK melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dengan Pemerintah Kabupaten Banteng sebagai tuan rumah, Kabupaten Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Kabupaten Bulukumba. Jajaran Pemerintahan dari keempat daerah tersebut hadir sebagai peserta di Gedung Balai Kartini Bantaeng.

Selain Bupati dan Wabup serta Sekda, sejumlah pejabat dari Kepulauan Selayar turut hadir diantaranya Inspektur Kabupaten Ar. Krg. Magassing, S.H. M.H.

Baca Lainnya :

• Akhir Lomba STQH XXXI Sulsel 2019, Ini Peringkat Kabupaten Kepulauan Selayar 0
• Asisten Administrasi Setda Kep. Selayar Buka Musrenbang Kec. Benteng0
• Pengembangan KIPT, Pemkab Selayar Rakor Dengan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sulsel0
• Sambut Hari Raya Idul Adha 1438 H, Bupati Kep. Selayar Lepas Peserta Takbir Keliling, Ini Rutenya0
• Wakil Bupati Buka Secara Resmi Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar 0

"Kita mengucapkan terima kasih kepada KPK dengan ada pertemuan, monitoring dan evaluasi bersama dengan tim Korsupgah dari empat kabupaten ini. Ini semua dalam upaya pemberantasan korupsi dan dalam rangka koordinasi serta rangkaian upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan penataan aset daerah," ucap Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali. 

Dengan adanya pertemuan dan arahan dari KPK, Bupati Kepulauan Selayar semakin optimis bahwa potensi-potensi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Selayar akan semakin meningkat. Terkait dengan pengelolaan aset kata Basli, sejumlah arahan dari KPK agar dilakukan penertiban dan mendata aset dengan baik. 

Dikonfirmasi terpisah, hal yang sama dikemukakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H. Wabup mengatakan bahwa inti dari pertemuan itu adalah upaya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya sekaligus upaya peningkatan pendapatan asli daerah. 

Dalam pertemuan itu kata Zainuddin ada beberapa penyampaian dari KPK berupa penerapan teknologi yang layak untuk dikembangkan, misalnya memperketat wajib pungut pajak hotel dan restoran sehingga tidak lagi terjadi kebocoran-kebocoran. Wabup menilai teknologi tersebut sangat bagus untuk mencegah terjadinya korupsi. 

Kendati demikian menurut dia bahwa kalau melihat dari persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana membuahkan kesadaran dari lubuk hati masing-masing tentang pentingnya pemberantasan korupsi. 

"Kalau hati bersih maka ucapan, sikap juga akan baik. Tetapi kalau hati tidak baik maka perilaku korupsi tetap akan jalan. Jadi yang paling fundamental adalah manajemen kalbu. Itu yang paling penting," kunci Wakil Bupati Kepulauan Selayar. (HUMAS/IM)