- Wakili Bupati, Kadis PUTR Selayar Tegaskan Komitmen Percepatan RDTR
- Bupati Natsir Ali Bawa Selayar Raih TPAKD Award 2026 Terbaik Wilayah Sulawesi
- Wabup Selayar Buka Pemaparan Final FS Pelabuhan Komba-Komba/Lambego dan Bontomatene
- Kadis Kominfo SP Selayar Perkuat Strategi Menuju Predikat Informatif
- Bupati dan Wabup Selayar Angkat Warisan Bahari dan Potensi Pangan di Kirab HUT ke-357 Sulsel
- Nasi Goreng Sayang Istri, Aksi Bupati Selayar Warnai Keseruan HUT ke-357 Sulsel
- Wabup Muhtar Presentasikan Kelapa sebagai Produk Unggulan Selayar dalam Pertemuan OVOP Sulsel
- Bupati dan Wabup Selayar Promosikan Produk UMKM di Sulsel Expo dan Culinary 2026
- Lima Peserta Lolos Administrasi Seleksi Direksi dan Komisaris Bumi Maritim Tanadoang
- Wabup Selayar Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi di Forum TPID Sulsel Zona V Bulukumba
Bupati Natsir Ali Dorong Aspirasi Daerah Kepulauan di DPR RI

JAKARTA– Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, melakukan kunjungan koordinasi ke Gedung DPR RI dan diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Jakarta, Senin (23/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Natsir Ali hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya, di antaranya Bupati Sidrap, Bupati Bantaeng, dan beberapa kepala daerah lainnya dari Sulawesi Selatan.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan Bupati Selayar untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait kepentingan daerah kepulauan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah mendorong kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar dapat segera disahkan.
Baca Lainnya :
- 112 Jemaah Calon Haji Selayar Siap Diberangkatkan Tanggal 4 Mei0
- Pencegahan Perkawinan Anak Butuh Kolaborasi Berbagai Pihak, Isu yang Tidak Boleh Diabaikan0
- Mukerda X Muslimah Wahdah Islamiyah Digelar, Ini Pesan Ketua TP. PKK0
- Dibuka Pjs. Bupati, Disdik dan LPMP Sulsel Rakor Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan0
- Jawab Tatangan Zaman, TP. PKK Selayar Luncurkan Aplikasi SIM PKK0
Selain itu, Bupati Natsir juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan pengelolaan laut secara khusus bagi daerah kepulauan guna mendukung percepatan pembangunan daerah maritim seperti Kepulauan Selayar.
Tak hanya itu, Bupati juga mendorong agar daerah diberikan kewenangan penerbitan izin pertambangan skala kecil, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Dalam bidang kepegawaian, Bupati Natsir menyoroti persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah, yakni banyaknya CPNS dari luar daerah yang setelah lulus kemudian mengajukan pindah ke daerah asalnya.
Hal ini, menurutnya, sangat merugikan daerah penerima formasi, karena berdampak pada kekurangan pegawai di unit kerja yang telah direncanakan.
“Karena itu kami mendorong agar ada kebijakan prioritas penerimaan CPNS untuk putra-putri daerah. Kita butuh aparatur yang memang siap membangun daerah, bukan sekadar menjadikan Selayar sebagai batu loncatan,” tegas Bupati Natsir.
Lebih lanjut, Bupati Natsir juga menegaskan bahwa membangun daerah kepulauan bukanlah perkara mudah, apalagi dalam upaya mendatangkan investasi.
“Membangun di daerah kepulauan itu tidak mudah. Daerah kepulauan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dibanding daerah daratan. Butuh tantangan untuk mendatangkan investasi di daerah kepulauan. Problem kita sama, yaitu infrastruktur,” jelasnya.
Kunjungan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan agar mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan nasional. (HUMAS- IC)











.jpeg)