Bupati Selayar Tegaskan Anggaran MBG Harus Berputar di Daerah, Produk Lokal Wajib Diprioritaskan

KEPULAUAN SELAYAR, — Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali menegaskan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah untuk Selayar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Rabu (2/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Selayar Muhtar, M.M. selaku Ketua Satgas MBG, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra yayasan pelaksana program, serta para investor SPPG.

Baca Lainnya :

• HUT DWP ke-20, MBA Minta DWP Dapat Berkiprah Dalam Pembangunan Bangsa0
• Sekda Selayar Pimpin Upacara Hari Guru Nasional, HUT PGRI dan Korpri0
• Lomba Gerak Jalan Indah dan Drumb Band Meriahkan HUT ke-74 RI 0
• 40 Peserta Diklat di BP2IP Terima Sertifikat BST, SAT Dan AFF0
• Kunjungan Kerja Safari Ramadan, Wabup Muhtar Bagi Tim ke Tiga Kecamatan di Kepulauan Selayar0

Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat akselerasi pelaksanaan program strategis nasional MBG di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bupati Natsir Ali menilai, besarnya anggaran MBG harus menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Karena itu, ia tidak ingin dana program tersebut justru lebih banyak dibelanjakan di luar daerah.

“Saya tidak ingin anggaran MBG yang nilainya ratusan miliar untuk Selayar justru dibelanjakan di luar daerah. Kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh masyarakat kita, mari kita prioritaskan produk masyarakat Selayar,” tegasnya.

Menurut Bupati, banyak kebutuhan pangan SPPG yang sebenarnya dapat dipenuhi dari produksi masyarakat setempat. Mulai dari sayuran, buah-buahan, telur, ayam, ikan, tahu, roti hingga berbagai kebutuhan pangan lainnya.

Ia meminta pengelola SPPG membangun kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi dan kelompok usaha masyarakat sehingga tercipta rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.

Dengan begitu, anggaran MBG tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga meminta penjelasan dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai adanya sejumlah produk lokal yang disebut ditolak atau tidak lagi digunakan oleh SPPG.

Dari penjelasan yang disampaikan, terdapat produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan SPPG. Selain kualitas, harga produk juga menjadi salah satu pertimbangan, mengingat sejumlah komoditas dari luar daerah terkadang tersedia dengan harga yang lebih murah.

Bupati menilai persoalan tersebut harus dipahami secara objektif. Di satu sisi, masyarakat lokal harus diberikan ruang untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Namun di sisi lain, produk yang ditawarkan harus mampu memenuhi standar kualitas dan memiliki harga yang kompetitif.

Salah satu contoh yang dibahas adalah produk roti UMKM yang sebelumnya telah bekerja sama dengan SPPG. Dalam perjalanan kerja sama, ukuran roti disebut semakin mengecil sehingga tidak lagi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut kemudian menjadi alasan penghentian kerja sama.

Hal serupa juga menjadi pembahasan terkait produk pangan lainnya, termasuk tahu dan ikan nila, yang harus memenuhi standar kualitas, ukuran, kesegaran, keamanan pangan serta ketentuan teknis yang berlaku.

“Kepada masyarakat yang ingin bekerja sama dengan dapur SPPG, saya minta memperhatikan kualitas produknya. SPPG punya standar. Selain kualitas, harga juga harus diperhatikan. Kita harus mampu bersaing dengan produk dari luar daerah,” jelas Bupati Natsir Ali.

Bupati meminta masyarakat dan pelaku UMKM tidak melihat standar SPPG sebagai hambatan, tetapi sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas produksi.

Ia juga mendorong adanya komunikasi yang terbuka antara pengelola SPPG dengan masyarakat. Jika ada produk yang belum memenuhi standar, SPPG diharapkan menjelaskan kekurangannya dan melakukan pembinaa sehingga pelaku usaha dapat melakukan perbaikan.

Bupati Natsir Ali menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong produk lokal masuk ke dalam rantai pasok MBG.

Ia menyebut, jika kebutuhan pangan SPPG dapat dipenuhi oleh masyarakat Selayar dengan kualitas yang sesuai, harga yang kompetitif dan pasokan yang konsisten, maka tidak ada alasan untuk lebih mengutamakan produk dari luar daerah.

“Kalau sayuran ada petani kita, telur ada peternak kita, ayam ada peternak kita, ikan ada nelayan kita, buah ada dari kebun masyarakat, dan roti bisa diproduksi UMKM kita, kenapa harus didatangkan dari luar daerah?” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal akan membuat perputaran ekonomi MBG menjadi lebih luas. Petani mendapatkan pasar, peternak mendapatkan pembeli, nelayan mendapatkan kepastian permintaan, sementara UMKM memperoleh peluang untuk mengembangkan usahanya.

Namun, Bupati kembali mengingatkan agar masyarakat menjaga kualitas dan konsistensi produk.

“Jangan hari ini kualitasnya bagus, tetapi besok berubah. Jangan ukurannya hari ini sesuai, kemudian semakin lama semakin kecil. Kalau kita ingin pasar ini menjadi milik masyarakat Selayar, maka kualitas, harga dan kontinuitas harus kita jaga,” tegasnya.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, BGN, SPPG, yayasan, sekolah, pelaku usaha dan masyarakat dapat terus diperkuat.

Program MBG, kata dia, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi penerus sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. (HUMAS-IC)

_