Ikuti Rakor Mendagri, Bupati Selayar Minta OPD Perkuat Disiplin Anggaran

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara virtual, Rabu (24/12/2025). Rakor tersebut membahas evaluasi realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan rata-rata realisasi belanja APBD kabupaten/kota secara nasional berada pada angka 74,71 persen. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Selayar menempati peringkat ke-61 dari 514 kabupaten/kota.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat terus mengajukan tambahan dana transfer keuangan daerah (TKD) apabila anggaran yang telah dialokasikan belum terserap secara optimal. 

Baca Lainnya :

• Siswa SMPN Batangmata Tampil Memukau di Acara Penutupan Festival Taka Bonerate 20230
• Saiful Arif Apresiasi Kegiatan Aksi Donor Darah Kejaksaan Negeri Selayar0
• Anggota Komisi VI DPR RI Sambangi Pulau Kayuadi Kecamatan Takabonerate 0
• Resepsi Kenegaraan Tutup Rangkaian Kegiatan HUT RI, Berikut Tanggapan Wabup Kepulauan Selayar0
• Pesta Rakyat Anjala Ombong di Bontosikuyu Kembali Digelar, Berikut Prosesinya 0

Rendahnya serapan anggaran, menurutnya, akan menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah. Selain itu, Mendagri juga menyampaikan adanya reward fiskal sebesar Rp1 miliar bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Usai rakor, Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali memanggil sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan penegasan terkait pelaksanaan tupoksi dan pengelolaan anggaran.

Bupati Natsir Ali meminta seluruh OPD meningkatkan disiplin perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menyusun program berbasis prioritas, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah, akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi. Mengingat dana transfer dari pemerintah pusat tahun ini mengalami penurunan, seluruh OPD diminta melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran secara cermat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Penegasan tersebut diharapkan memperkuat komitmen OPD dalam meningkatkan efektivitas belanja daerah dan memastikan anggaran dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kepulauan Selayar. (HUMAS-IC)