Laboratorium Lingkungan Hidup Jadi Perhatian Bupati Natsir Ali, Evaluasi Sarana dan Aparatur

KEPULAUAN SELAYAR – Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, melakukan kunjungan mendadak ke Laboratorium Lingkungan Hidup pada Selasa (8/7/2025), guna mengevaluasi langsung kondisi fasilitas serta mendengar kebutuhan aparatur di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan para pegawai laboratorium, membahas berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari keterbatasan alat hingga minimnya sumber daya manusia. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas laboratorium, khususnya dalam rangka persiapan menuju akreditasi.

 “Kita ingin laboratorium ini benar-benar siap, baik secara teknis maupun administratif, agar bisa diakui secara nasional. Ini sangat penting untuk mendukung pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan di daerah,” ujar Bupati.

Baca Lainnya :

• Polres bersama Pemkab Selayar Launcing Penanaman Holtikultura, Ini Tujuannya0
• Rapat Paripurna DPRD Selayar, Umumkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wabup Terpilih Periode 2025-20300
• Pengelolaan Sampah Dinilai Lamban, Bupati Minta Kades Bina Bumdes 0
• Wabup Saiful Arif Lepas 19 Peserta STQH Selayar, Ini Pesannya0
• Kadis Kominfo SP Pertanyakan Keberlanjutan Program 3435 Non 3T dan Pembangunan BTS di Selayar : Telkomsel Tunggu Jadwal dari Komdigi 0

Bupati juga meminta Dinas Lingkungan Hidup segera menyusun rencana tindak lanjut, termasuk penguatan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi aparatur. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten berkomitmen menjadikan laboratorium tersebut sebagai unit kerja profesional dan menjadi rujukan resmi pemerintah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Taufiq Kadir, menjelaskan bahwa saat ini laboratorium yang dikelola dinasnya belum terakreditasi. Akibatnya, hasil pemeriksaan laboratorium belum dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan resmi.

“Kami sedang mendorong proses akreditasi. Jika berhasil, laboratorium ini tidak hanya menjadi rujukan kebijakan, tetapi juga berpeluang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Taufiq.

Ia menambahkan, dari total 15 indikator akreditasi yang ditetapkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), baru sebagian yang dapat dipenuhi. Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan utama dalam proses tersebut.(HUMAS-IC)

_