Pemkab Selayar Lakukan Pengawasan Pengisian BBM Kendaraan Bolak-Balik

KEPULAUAN SELAYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar melalui Bagian Ekonomi Setda meningkatkan pengawasan terhadap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Agen Pangkalan Minyak dan Solar (APMS). Langkah ini difokuskan pada kendaraan roda dua jenis Thunder yang diduga melakukan pengisian berulang (bolak-balik) untuk kemudian dijual secara eceran dengan harga di atas ketentuan.  

Kabag Ekonomi Pemkab, Mursalim, memberikan teguran kepada pihak APMS dan meminta agar hanya melayani pengisian BBM "sekali saja" untuk setiap kendaraan. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat umum, khususnya pemilik kendaraan roda dua, tetap dapat memperoleh BBM jenis Pertalite sesuai kebutuhan.  

“Kami meminta APMS tegas dalam menerapkan aturan ini. Pengisian berulang oleh oknum tertentu, terutama untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi, sangat merugikan masyarakat,” tegas Mursalim.  

Baca Lainnya :

• H.M. Ali Gandong: Selayar Harus Jemput Peluang Wisata Halal 0
• Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KepulauanSelayar 20240
• 40 Peserta Diklat di BP2IP Terima Sertifikat BST, SAT Dan AFF0
• Ketua TP PKK Selayar Pantau Jajarannya saat Vaksin Covid-19 0
• Mahasiswa STIK famika Makassar Angkatan XIV PBL di Selayar 0

Namun, Pemkab juga menyadari bahwa praktik ini tidak terlepas dari faktor ekonomi keluarga pelaku. "Kami memahami mungkin ada kebutuhan ekonomi di balik praktik ini. Namun, cara seperti ini tidak bisa dibiarkan karena merusak tatanan distribusi BBM yang adil," jelas Mursalim. " Pemkab sedang mempertimbangkan solusi berkelanjutan untuk membantu perekonomian masyarakat tanpa harus melanggar aturan."  tambah Mursalim.  

Selama ini, aksi bolak-balik mengisi BBM oleh sepeda motor Thunder kerap dikeluhkan warga. BBM yang seharusnya dapat diakses dengan mudah justru diperjualbelikan secara eceran dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).  

Kegiatan pengawasan ini menyasar tiga APMS di wilayah Selayar dan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Perhubungan. Operasi digelar pada Rabu (7/5/2025) untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi dan pasokan BBM terjaga.  

Diharapkan, langkah ini tidak hanya menekan praktik penimbunan dan penjualan BBM ilegal, tetapi juga diikuti dengan kebijakan yang lebih komprehensif untuk membantu perekonomian keluarga terdampak.  (HUMAS-IC)

_