Ribuan Ton Ikan Keluar Tanpa PAD, Bupati Selayar akan Terapkan Check Point Kapal Nelayan

KEPULAUAN SELAYAR – Kabupaten Kepulauan Selayar dikenal sebagai rumah sumber daya perikanan bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Surga bahari Taman Nasional Takabonerate telah lama menjadi kebanggaan daerah. Namun, di balik kekayaan itu, tersimpan ironi pahit. Selama bertahun-tahun, ribuan ton ikan, baik hidup maupun segar, diangkut keluar tanpa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Selayar.

Akibatnya, miliaran rupiah PAD justru mengalir ke kabupaten lain, sementara Selayar hanya menjadi penonton. Kondisi ini mendorong Bupati Kepulauan Selayar, H. Natsir Ali, untuk mengambil langkah tegas dengan memberlakukan check point atau penarikan retribusi bagi kapal nelayan dari luar selayar.

“Semua kapal nelayan yang masuk harus melakukan check point. Semua ikan yang ditangkap dan keluar dari Selayar wajib terdata. Kita akan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat Selayar." tegas Bupati saat menerima kunjungan Tim Kerja Pemanfaatan Chek Point diruang Kerjanya, Senin (15/9)

Baca Lainnya :

• Muscab VIII IBI Selayar Dibuka, Wabup Tekankan Peran Bidan dalam Atasi Stunting dan Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak0
• Basli Ali : Momentum Idul Adha 1444 H Mari Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sesama0
• DOB Kepulauan Menguat, Bupati Natsir Ali Sebut Itu Komitmen Pemerintah Sejak Awal0
• Sambut Hari Donor Darah Sedunia, PMI Selayar Galakkan Edukasi dan Aksi Donor0
• Bankom RAPI Selayar Siap Kolaborasi dengan BPBD Tanggulangi Bencana0

Dia menambahkan, Penerapan check point ini bukan hanya kepentingan daerah, tapi yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD dari hasil check point ujung-ujungnya akan kembali ke masyarakat.

Penerapan check point ini akan melibatkan berbagai stakeholder melalui pembentukan tim satgas yang terdiri atas unsur Forkopimda, khususnya TNI-Polri, Balai Taman Nasional Takabonerate, Dinas Keuangan, Dinas Perikanan, serta pihak terkait lainnya.

Dalam pertemuan bersama Bupati, tim kerja pemanfaatan check point turut memaparkan alur pengawasan terpadu kawasan Takabonerate ketika sistem ini diberlakukan. Mekanisme pengawasan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan administrasi kapal, pendataan jumlah dan jenis ikan yang ditangkap, hingga pencatatan tujuan distribusi hasil tangkapan ke daerah lain.

Dari pemaparan tersebut, tim kerja memastikan seluruh persiapan teknis telah rampung. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi sekaligus uji coba penerapan check point terhadap kapal nelayan yang mengambil hasil laut di wilayah Selayar.

Kebijakan ini diharapkan menjadi babak baru bagi Selayar dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber PAD, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. (HUMAS-IC)

_