Breaking News
- Sentuhan Ibu Ketua TP PKK Yanti Rahmawati: UMKM Selayar Dibekali Teknologi AI untuk Optimasi Usaha
- Darah Bhayangkara Mengalir, Bupati Selayar Tempuh Laut Naik Kapal Kecil
- Polres Kepulauan Selayar Gelar Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-79
- Anggota DPRD Sulsel Hj. Maryani Ali Laksanakan Pengawasan APBD 2025 di Desa Patilereng, Kepulauan Selayar
- Perjuangan Bupati Selayar Bangun Daerah, Temui Tiga Kementerian dalam Sehari
- Bupati Selayar Paparkan Potensi Perikanan dan Dorong Dukungan KKP untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih
- SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANADOANG TAHUN 2025
- Bupati Natsir Ali Dorong Taka Bonerate Jadi Model Nasional Pengelolaan Perikanan Berbasis Konservasi
- SELEKSI PENGISIAN JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TANADOANG TAHUN 2025
- Wabup Selayar Fasilitasi Penyelesaian Polemik ADD dan PBB, Pelayanan Kantor Desa Balang Butung Diaktifkan Kembali
Sekda Selayar Hadiri Rakor Kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur
By Firman
kepulauanselayarkab.go.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si menghadiri rapat koordinasi kebijakan Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur Tahun 2018, di Clarion Convention dan Hotel, Makassar Sulawesi Selatan, Kamis (3/5/2018).
Hadir dalam rakor itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Asman Abnur, plt. Sekda Pemprov Sulsel Tautoto Tanaranggina, deputi bidang SDM Aparatur, 185 Sekretaris Daerah, maupun BKD provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam rakor tersebut dibahas terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS terkait standarisasi jabatan fungsional, pola karir dan sistem merit perlu dilakukan diseminasi informasi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Menpan RB Asman Abnur yang membuka rakor tersebut mengingatkan segenap Pegawai Negeri Sipil agar mengubah pandangan tentang prestasi kerja. Selama ini, menurut dia, pegawai pemerintahan umumnya menganggap prestasi bisa dinilai dari seberapa besar anggaran belanja yang terserap.
Asman mengatakan kinerja pegawai tidak hanya diukur berdasarkan serapan anggaran. Anggaran yang terpakai mesti jelas seberapa besar manfaat dan hasilnya. (Fadil)
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments
.jpeg)