Breaking News
- Yanti Rahmawati Ketua TP PKK Selayar Gaungkan Budaya Hidup Sehat Lewat Jalan Sehat Anti Mager
- BKPSDM Selayar dan UNHAS Perkenalkan Program Pascasarjana bagi ASN
- Bupati Selayar Terima Hasil Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah dari Kementerian PU
- Keluhan Petani Arang Terjawab, Pemkab Selayar dan ASDP Sepakati Skema Khusus Pemuatan di Pamatata
- Ketua dan Jajaran TP PKK Selayar Hadiri Pembukaan Pameran UMKM, Cek Kesehatan Gratis, dan Pencanangan Rekor MURI MMS
- Sukseskan Rekor MURI, TP PKK Selayar Libatkan 585 Ibu Hamil dalam Gerakan Minum MMS
- Kejari Selayar Beri Penerangan Hukum Mitigasi Risiko MBG, Dorong Program Sehat dan Bebas Penyimpangan
- PT Taspen dan Pemkab Selayar Tingkatkan Literasi Ketaspenan bagi ASN
- Sekda Andi Abdurrahman Tutup International Program, Ajak Peserta dari 27 Negara Promosikan Pesona Selayar ke Dunia
- Promosikan Potensi Daerah, Sekda Ajak Kepala PT TASPEN Makassar Kunjungi Kebun Jeruk Selayar
Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelopran Keuangan Pemerintah Tahun 2017, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta, Kamis (14/9/2017). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”. Rekernas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain Wakil Bupati Kepulauan Selayar, lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota hadir dalam acara tersebut.
Dikutip dari Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik. Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih WTP, bukan berarti bebas dari korupsi.
"WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," katanya.
Reporter : Adrian Novianto
Foto : Andi Arung
Editor : Firman
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)