Breaking News
- Diskominfo-SP Selayar Dampingi Pemdes Bontolempangan Perkuat Literasi dan Sistem Informasi Digital
- Sambut 2026, Bupati Natsir Ali Ajak Muhasabah Lewat Dzikir dan Doa Bersama
- Cuci Darah Tak Lagi Harus ke Luar Daerah, Bupati Natsir Ali Hadirkan Alkes Hemodialisis di RSUD KH. Khayyung
- BAZNAS Selayar Serahkan Dana Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepada Bupati untuk Imam dan Marbot Masjid
- Kadis Kominfo Dwiyanti Musrifah Ucapkan Selamat Atas Penerimaan SK 4.545 PPPK Paruh Waktu
- Terima SK PPPK Paruh Waktu Diusia 52 Tahun, Syamsuddin Ungkap Rasa Syukur dan Harapan
- 4.545 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Bupati Selayar Tekankan Nilai Pengabdian
- Bupati Kepulauan Selayar Lantik Pengurus FKUB Periode 2025–2030, Perkuat Sinergi Lintas Sektoral Jaga Kerukunan
- Paripurna DPRD Selayar Bahas Pendapat Akhir Bupati Terkait Ranperda
- Peringatan Hari Ibu ke-97, Bupati Selayar Ajak Perempuan Berdaya dan Berperan Aktif Dukung Pembangunan
Wabup Kepulauan Selayar Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Kepulauanselayarkab.go.id - Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelopran Keuangan Pemerintah Tahun 2017, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jl. Senen Raya No. 1 Jakarta, Kamis (14/9/2017). Rakernas tersebut dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI, mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera”. Rekernas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain Wakil Bupati Kepulauan Selayar, lebih dari 200 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota hadir dalam acara tersebut.
Dikutip dari Sambutan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan secara umum kondisi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah baik. Hal tersebut tercermin dari predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang meraih WTP, bukan berarti bebas dari korupsi.
"WTP tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," katanya.
Reporter : Adrian Novianto
Foto : Andi Arung
Editor : Firman
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments










.jpeg)