Bupati Natsir Ali Terima Kunjungan Kerja Kepala BPK Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu

KEPULAUAN SELAYAR – Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Natsir Ali, bersama Wakil Bupati Muhtar, Sekda Andi Abdurahman dan jajaran Forkopimda menerima kunjungan kerja Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, di Sunari Resort, Kamis (16/4/2026)

Sebelumnya, Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda menjemput langsung rombongan Kepala BPK di Bandara H. Aroeppala sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap agenda pemeriksaan yang tengah berlangsung di daerah tersebut.

Baca Lainnya :

• Sejumlah Program Gratis Pemda Selayar Siap Direalisasikan0
• Wabup Kepulauan Selayar Serahkan Santunan JKM kepada Ahli Waris Alm. Patta Rani0
• Buka Rapat pleno TPAKD, Ini Harapan Plh. Bupati Kepulauan Selayar 0
• JADWAL IMSAKIYAH 1440 H/2019 M Untuk Daerah Selayar1
• Pemkab Kepulauan Selayar Gelar Halalbihalal0

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Selayar, Nur Ikhsan, menjelaskan bahwa kunjungan Winner Franky Halomoan Manalu merupakan bagian dari supervisi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan jajaran BPK di Kepulauan Selayar.

“Keberadaan Kepala BPK di Selayar dalam rangka supervisi sekaligus memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muh. Natsir Ali menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus mendukung proses pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengharapkan arahan dari BPK.

“Kami menyambut baik kunjungan kerja Bapak Winner Franky Halomoan Manalu sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terbuka, dan siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Kami juga sangat mengharapkan arahan dan bimbingan dari BPK agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. (HUMAS-IC)