Wabup Saiful Arif Terima Piala Dan Piagam PPD Dari Gubernur Sulsel

MAKASSAR - Selayar terdiri dari ratusan pulau. Hal ini menjadi alasan utama perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar di Tahun 2008 lalu. Selayar satu satunya kabupaten / kota di Sulawesi Selatan yang secara geografis, wilayahnya terpisah dari Daratan Sulawesi Selatan. 

Karena kondisi geografis ini, maka Pemerintah Kepulauan Selayar memiliki tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Karena pertimbangan itulah, Kabupaten Kepulauan Selayar menerima piala dan Piagam PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai penghargaan dengan kategori kabupaten ber komitmen tinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, anak dan disabilitas yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Saiful Arif dari  Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dalam acara pembukaan  Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, Senin (17-4) pagi  di Phinis II Claro Hotel Makassar.

Baca Lainnya :

• Kunker Wabup Kepulauan Selayar ke Sultra, Ini Agendanya 0
• Bupati Basli Ali lantik BP. PD. Berdikari, Wabup Saiful Arif ketua0
• Putaran Kedua, Balap Mobil Offroad Listrik Extereme-E Incar Kepulauan Selayar0
• Andi Dwiyanti Musrifah Basli : Tahun 2020, TP PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Harus Lebih Baik dan Lebih Maju. 0
• Semarak Karnaval Budaya Sambut Hari Jadi ke-414 Selayar0

Kepada Pewarta, Kepala Bappelitbangda Selayar H. Basok Lewa didampingi Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Risbar Novrianto,  menyatakan, penghargaan diberikan karena perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan (anak, perempuan dan disabilitas) di wilayah kepulauan dan daratan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan akses, partisipasi dan manfaat pembangunan pada kelompok rentan secara merata.

Dikatakan, bentuk pelayanan yg diberikan Pemerintah Daerah kepada kelompok rentan, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan dan aktifitas pelayanan yang memperhatikan hak-hak anak pada fasilitas publik, kesehatan, sekolah dan tempat ibadah.

Bagi penyandang disabilitas, pemerintah daerah memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas melalui APBD dalam menunjang aktifitas sehari-hari. (Humas)