- Harga Jagung Rp5.500–Rp6.400/Kg, Bulog Siap Serap Hasil Petani Selayar Dukung Program GEMETAR
- Bupati Selayar Launching Penyaluran Bantuan Pangan 26 Ton untuk Alokasi Februari–Maret 2026
- Tim Medis RSUD KH. Hayyung Selayar Periksa Kesehatan Dapur Kafilah MTQ XXXIV
- Kafilah Selayar Mulai Berlaga di Hari Pertama MTQ XXXIV Sulsel
- Bupati Selayar Terima Kunjungan UPC, Bahas Pengembangan PLTB dan PLTS
- Inspektorat Selayar Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi melalui Evaluasi IKPD MCSP 2025
- Wabup Selayar Serahkan Satyalancana Karya Satya kepada 189 ASN dan Apresiasi Purna Tugas
- MTQ XXXIV Sulsel Resmi Dibuka, Selayar Kirim 110 Kafilah
- Wabup Selayar Hadiri Halal Bi Halal Permas di Makassar, Ajak Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
- Pj Sekda Selayar Hadiri Pembukaan Pameran MTQ Sulsel, UMKM Lokal Banyak Diminati Warga
Wakil Bupati Kep. Selayar Hadiri Workshop dan Entri Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016

kepulauanselayarkab.go.id - Bertempat di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/3/2017) Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H.,M.H., menghadiri workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA 2016 se kawasan timur Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ditunjuk Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah.
Hampir seluruh Kepala Daerah se kawasan timur Indonesia baik itu Gubernur, Bupati/Wakil Bupati hadir dalam acara tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi sekaligus mencari jalan kelar dari berbagai persolan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan menyatakan siap menjadi tuan rumah selamanya. Ia mengatakan kegiatan terebut adalah sebuah agenda maha penting untuk pedoman penyusuan LKPD.
Baca Lainnya :
“Syahrul berharap dengan adanya pertemuan ini, ke depan LKPD daerah semakin sempurna dan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Syahrul.
Sementara anggota VI BPK Bahrul Alam menyampaikan workshop sangat penting dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana misi BPK adalah menciptakan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dasarnya melawan korupsi. "Kita perlu menyamakan persepsi terkait hal ini," kata Bahrul Alam. (Man/Adr)










.jpeg)