Kementerian ATR/BPN Dukung Penyusunan RDTR Bontomatene, Wabup Selayar Buka FGD

KEPULAUAN SELAYAR — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bontomatene dengan dukungan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tahapan penyusunan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibuka Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Muhtar, M.M., di Rayhan Hotel, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Bantuan Teknis melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Baca Lainnya :

• Kapolres Irup Hari Kesaktian Pancasila Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar0
• Lomba Gerak Jalan Meriah Antar OPD, Meriahkan HUT ke-72 Republik Indonesia 0
• Kuliah umum Stikes Panrita Husada Bulukumba Kelas Domisili Selayar0
• Ikuti Entry Meeting dengan BPK, Bupati Basli Ali Perintahkan Jajaran OPD Proaktif Siapkan Kelengkapan Pemeriksaan0
• Jelang Idul Adha 1447 H, Pemkab Kepulauan Selayar Matangkan Persiapan Pelaksanaan0

Dalam sambutannya, Wabup mengatakan RDTR memiliki peran penting sebagai pedoman pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, RDTR juga menjadi instrumen untuk mendukung kemudahan perizinan dan investasi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Bontomatene, kata Wabup, memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk Kabupaten Kepulauan Selayar dan memiliki potensi pengembangan investasi.

“Dengan hadirnya RDTR Kecamatan Bontomatene, kita berharap dapat menjadi daya tarik bagi investor, memberikan kemudahan perizinan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Wabup juga menekankan pentingnya partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam penyusunan RDTR, termasuk perempuan, kelompok rentan dan kaum muda, sehingga arah penataan ruang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti, S.T., M.Sc., mengatakan Kementerian ATR/BPN dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia berharap penyusunan RDTR Bontomatene dapat ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar hingga ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

“Harapannya, penyusunan RDTR ini nanti dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati,” katanya.

Menurut Rahma, RDTR yang telah ditetapkan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kepulauan Selayar, Musytari, M.Pub., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas dukungan teknis yang diberikan.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif memberikan data dan masukan agar RDTR yang disusun benar-benar sesuai dengan potensi, kebutuhan dan arah pengembangan Kecamatan Bontomatene.

FGD tersebut membahas delineasi wilayah perencanaan, isu strategis kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan, serta penjaringan aspirasi berbasis gender dan kelompok marginal.

Kegiatan FGD tersebut dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas FGD Berbasis Gender dan Kelompok Marginal, dengan fokus pada penjaringan aspirasi perempuan, kelompok rentan dan kaum muda dalam perencanaan tata ruang.

Sementara sesi kedua membahas FGD I RDTR dan KLHS, yang mencakup delineasi wilayah perencanaan serta penjaringan isu strategis kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan sebagai bahan penyusunan RDTR Kecamatan Bontomatene.

Kegiatan diikuti unsur Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, kelompok masyarakat, tokoh perempuan, kelompok tani, pemuda serta tim konsultan penyusunan RDTR. (HUMAS-IC)