Kepala Bappelitbangda Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan Bontoharu

KEPULAUAN SELAYAR – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bontoharu dibuka secara resmi oleh Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar Drs. H. Basok Lewa di Aula Kantor Kecamatan Bontoharu, Rabu (15/2/2022).

Selain jajaran Pemerintah dan tokoh masyarakat Kecamatan Bontoharu, Musrenbang tersebut juga dihadiri olah anggota DPRD Selayar Dapil V Drs. Tanribangun Patta bersama Hj. Asmawar, para kepala OPD terkait, Kapolsek Bontoharu (diwakili), Danramil 1415 - 01 (diwakili), para Kepala Desa se - Kecamatan Bontoharu, serta unsur dari PKK Kecamatan, kelompok - kelompok

Kepala Bappelitbangda Basok Lewa mengharapkan, dari segi dinamika dan usulan-usulan yang masuk  bisa sampai pada perumusan RKPD dan KUA-PPAS hingga bisa disahkan di DPRD.

Baca Lainnya :

• Wakil Bupati Buka Secara Resmi Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar 0
• Pjs. Bupati Kepulauan Selayar Sambut Kedatangan TGUPP Sulsel0
• Kukuhkan Paskibra, Begini Sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 0
• Dispora Selayar Canangkan Program Pemberdayaan Model 2 Bambu di Patilereng 0
• Empat Tahun Nakhodai Selayar, Basli Ali Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Masyarakat Desa Patikarya2

“Saya berharap kedepannya para Camat, Kepala Desa dalam memberikan usulan harus betul -betul usulan yang mampu menjawab persoalanyang ada di masyarakat. Kalau penduduknya banyak yang miskin, masih banyak Stunting, berarti kita harus mulai dari data itu dan itulah yang akan diidentifikasi kemudian solusi apa yang diberikan dan bagaimana penanganannya secara terintegrasi dan seluruh OPD termasuk Desa diwilayahnya."kata Basok Lewa.

Sementara itu Camat Bontoharu A. Batara Gauk, menyampaikan harapannya agar kedepannnya usulan – usulan yang masuk baik itu dari desa maupun dari kelurahan agar dapat dipenuhi.

“Kalaupun belum bisa terpenuhi saya berharap kepada kepala desa,lurah dapat lebih berinovasi, berkreasi dan kreatif mencari anggaran diluar kalau tidak bisa terakomodir dalam APBD Kabupaten. Jangan terlalu mengandalkan APBD, coba untuk mencari jaringan -jaringan yang bisa dikoordinasikan agar supaya ada tambahan anggaran yang bisa dimasukkan dikantor desa, baik itu bentuknya sosialisasi, pendidikan ataupun pembangunan fisik",pungkasnya.

Terkait masalah  stunting, Batara Gauk mengatakan bahwa itu adalah harga mati untuk terus menekan terjadikanya kasus stunting. (Humas Diskominfo SP/Cx-One)