Kepala Bappelitbangda Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan Bontoharu

KEPULAUAN SELAYAR – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bontoharu dibuka secara resmi oleh Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar Drs. H. Basok Lewa di Aula Kantor Kecamatan Bontoharu, Rabu (15/2/2022).

Selain jajaran Pemerintah dan tokoh masyarakat Kecamatan Bontoharu, Musrenbang tersebut juga dihadiri olah anggota DPRD Selayar Dapil V Drs. Tanribangun Patta bersama Hj. Asmawar, para kepala OPD terkait, Kapolsek Bontoharu (diwakili), Danramil 1415 - 01 (diwakili), para Kepala Desa se - Kecamatan Bontoharu, serta unsur dari PKK Kecamatan, kelompok - kelompok

Kepala Bappelitbangda Basok Lewa mengharapkan, dari segi dinamika dan usulan-usulan yang masuk  bisa sampai pada perumusan RKPD dan KUA-PPAS hingga bisa disahkan di DPRD.

Baca Lainnya :

• Dilokasi Pengungsian, Bupati Basli Ali pastikan akan memberikan perhatian pada semua warga terdampak gempa0
• Ini Defile Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pembukaan STQH XXXI Sulsel 0
• Marjani Sultan Pantau Peserta STQH Selayar di Arena STQH Sulsel0
• Haru, Isak Tanggis Iringi Pemberangkatan 56 Calon Jemaah Haji Selayar0
• Containerisasi di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar Rencana Launching 9 September0

“Saya berharap kedepannya para Camat, Kepala Desa dalam memberikan usulan harus betul -betul usulan yang mampu menjawab persoalanyang ada di masyarakat. Kalau penduduknya banyak yang miskin, masih banyak Stunting, berarti kita harus mulai dari data itu dan itulah yang akan diidentifikasi kemudian solusi apa yang diberikan dan bagaimana penanganannya secara terintegrasi dan seluruh OPD termasuk Desa diwilayahnya."kata Basok Lewa.

Sementara itu Camat Bontoharu A. Batara Gauk, menyampaikan harapannya agar kedepannnya usulan – usulan yang masuk baik itu dari desa maupun dari kelurahan agar dapat dipenuhi.

“Kalaupun belum bisa terpenuhi saya berharap kepada kepala desa,lurah dapat lebih berinovasi, berkreasi dan kreatif mencari anggaran diluar kalau tidak bisa terakomodir dalam APBD Kabupaten. Jangan terlalu mengandalkan APBD, coba untuk mencari jaringan -jaringan yang bisa dikoordinasikan agar supaya ada tambahan anggaran yang bisa dimasukkan dikantor desa, baik itu bentuknya sosialisasi, pendidikan ataupun pembangunan fisik",pungkasnya.

Terkait masalah  stunting, Batara Gauk mengatakan bahwa itu adalah harga mati untuk terus menekan terjadikanya kasus stunting. (Humas Diskominfo SP/Cx-One)