Bupati Natsir Ali Hadiri Rakor KPK, Komitmen Perkuat Pengawasan Korupsi di Selayar

MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, Kamis (16/10/2025), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Makassar.

Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh kepala daerah, sekretaris daerah, dan inspektur kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, dengan tujuan memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.

Baca Lainnya :

• Hebat! TITAC Selayar Pajang Trail Ramaikan FKP 20180
• Cabor Dayung Selayar Loloskan 30 Nomor ke Porprov 20220
• Pasca Banjir, Bupati Selayar Hadiri Rapat Koordinasi dengan Wapres.0
• Bupati Basli Ali Siapkan 23 M untuk Tangani Covid-190
• Komisioner KPU RI Launching Pilkada Selayar Tahun 20200

Turut hadir secara langsung Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah-langkah sinergis antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natsir Ali menyampaikan dukungannya terhadap langkah dan komitmen KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

 “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung penuh langkah-langkah strategis KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kami siap bersinergi dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Bupati Natsir Ali.

Rakor ini menjadi wadah koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sistem pengawasan internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan KPK dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang berintegritas serta dipercaya masyarakat. (HUMAS-IC)

_