Kabid Humas Ungkap Strategi Bupati dan Wabup Bangun Selayar

KEPULAUAN SELAYAR - Mencermati kondisi dan potensi wilayah, maka penyelenggaraan pemeritahan di Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan strategi tersendiri.

Bincang santai dengan awak media di Ruang kerjanya pada Jumat (2/12) Kabid Humas Kominfo, Andi Sandra Esty Abriany menuturkan dalam menjalankan pemeritahan, Bupati Basli Ali dan  Wabup Saiful Arif dan jajarannya terus berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat memperoleh standar pelayanan yang sama.

"Salah satunya dengan melakukan koordinasi terkait dukungan program dan kegiatan, alokasi anggaran baik di provinsi, pusat, maupun lembaga lain seperti CSR atau lainnya" tuturnya.

Baca Lainnya :

• Jaga Kestabilan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru 2020, TPID Selayar HLM Bersama Stakeholder Terkait0
• Buka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Ini Harapan Wakil Bupati Selayar 0
• Empat Tahun Nakhodai Selayar, Basli Ali Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Masyarakat Desa Patikarya2
• Rapat Koordinasi Bappelitbangda Bahas Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPD Tahun 20200
• Pjs. Bupati dan Sekda Selayar Sampaikan Ucapan Selamat kepada Dirjen Yankes Prof. Abdul Kadir0

Alhamdulillah, pada tahun ini saja, atas koordinasi Pemkab Selayar untuk menjamin akses masyarakat terhadap air siap minum misalnya, atas bantuan Gubernur Sulsel tahun ini  telah dihadirkan teknologi pengolahan air siap minum (Arsinum) di dua titik, yakni di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu dan Desa Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, papar Andi Esty.

Begitupun dengan mendukung kegiataan keagaamaan dan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tuan rumah STQ,  Gubernur Andi Sudirman telah mengalokasikan Anggaran 11 Milyar lebih untuk pembangunan Mesjid Agung Rahmatan lil alamin, lanjutnya

Selanjutnya, dari Pemerintah Pusat misalnya bulan ini ada Bantuan pemasangan baru listrik atau BPBL bagi rumah tangga tidak mampu, yang juga merupakan bentuk upaya dan koordinasi yang dilakukan Pemkab Selayar.

BPBL ini  meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.

Lanjut dipaparkan, Para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.

Para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PLN 

Selain itu, penerima juga harus sudah terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Begitu pula dengan penanganan wilayah yang sulit bahkan tidak terjangkau sinyal atau jaringan telekomunikasi, lanjut Kabid Humas, atas permohonan Pemkab Selayar, saat ini juga sementara dalam proses pembangunan 30 BTS.

"serta masih banyak hal lainnya, ini sekedar sebagai bentuk informasi bahwa dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wabup tidak tinggal diam, terus berupaya semaksimal mungkin demi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bumi Tanadoang" cetus Andi Esty menutup keteranganya. (humas)