Pelatihan Administrasi Kelompok PKK Selayar, Hadirkan Narsum Tim Ahli PKK Sulsel

SELAYAR - Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu (15/12/2019) menyelenggarakan pelatihan administrasi kelompok PKK, di Gedung Sanggar PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Pada pelatihan ini menghadirkan narasumber tim ahli TP. PKK Provinsi Sulsel Dra Hj. Anti Kasmawaty Paturusi, M. Si., Sekretaris TP. PKK Sulsel Dr. Ir. Andi Tenriola Rivai, M. Si., serta Wakil Ketua Pokja III TP. PKK Sulsel Dr. Sri Suro Adhawati, SP, M.Si.

Sementara peserta pelatihan adalah para pengurus PKK kabupaten, ketua TP PKK kecamatan, kelurahan dan desa bersama anggota. 

Baca Lainnya :

• Jelang Verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Nasional, Berikut Arahan Ketua FKS Selayar0
• TP PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Raih Juara II Stand Pameran UP2K dan Penghargaan Pembinaan Lansia0
• Rakor Persiapan Verifikasi Nasional, Ini Hasil Kesepakatan Jajaran Pengurus FKS Selayar 0
• Lantik Ketua TP PKK dan Bunda PAUD Bontosikuyu, Ini Harapan Musrifah Basli0
• Ketua TP PKK Selayar Berikan Santunan Kepada Korban Kebakaran di Bonea0

Ketua TP. PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Hj. Andi Dwiyanti Musrifah Basli yang hadir selama pelatihan berlangsung  menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan administrasi kelompok PKK tersebut. 

"Saya menyambut baik atas terselenggaranya pelatihan ini dan mengharapkan kepada para pengurus PKK kabupaten, para ketua TP. PKK kecamatan, kelurahan dan desa dapat mengetahui dengan jelas administrasi apa saja yang ada di kelompok-kelompok PKK di wilayah masing-masing dan yang lebih penting pula adalah bagaimana mengisi administrasi dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku," kata Musrifah Basli.

Sementara Sekretaris TP. PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Andi Ratna Opu A. Agus yang mendampingi narasumber selama pelatihan, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan program kerja TP. PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus PKK baik di kabupaten, kecamatan, kelurahan maupun di desa terkait kelompok kelompok PKK  yang ada, termasuk bagaimana mengisi administrasi dari semua kelompok PKK tersebut. (HUMAS)