Pemkab Selayar Raih Penghargaan SAKIP dengan Predikat B

JAKARTA - Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali menerima penghargaan atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, di The Tribrata Darmangsa Jakarta, Selasa (5/4) 

Penghargaan atas implementasi pelaksanaaan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri PAN-RB, melalui Sekretaris Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Rini Widyantini. 

Dari hasil evaluasi yang dikeluarkan Kemenpan RB Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan predikat B. 

Baca Lainnya :

• Telkomsel Akan Perluas Jaringan di Selayar Hingga Layanan 4G Sampai ke Pelosok Desa0
• Pemda Selayar Dapat Tambahan Bantuan BSPS dari Dirjen Penyediaan Perumahan 0
• Bupati dan Wabup Kepulauan Selayar Ikut Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Barugaiya0
• Pantau tes PPPK, Bupati Basli Ali Pastikan Tidak Ada Unsur KKN0
• Tersebar Informasi Staf BPD Terindikasi Corona, MBA Sebut "Itu Hoax"0

Pemkab Selayar sebagai salah satu Kabupaten/Kota dengan kategori nilai dan hasil evaluasi SAKIP-RB yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Atas hasil tersebut, Bupati Basli Ali mengucap syukur dan menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh elemen dan perangkat pemerintahan di Kepulauan Selayar. 

"Alhamdulillah Raport atau nilai SAKIP pada Tahun 2021 ini, Selayar memperoleh nilai Predikat B, meningkat dari tahun sebelumnya, semoga memacu semangat kami untuk bekerja yang lebih baik lagi" ucap Bupati singkat. 

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB merupakan evaluasi pada seluruh sistem yang berjalan dipemerintahan, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pada pelaporan. 

Sekretaris Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Rini widyantini dalam arahannya mengharapkan para gubernur bupati dan walikota dan sekretaris daerah untuk meningkatkan fokus pada kinerja yang memberikan manfaat dan dampak untuk masyarakat serta fokus pada upaya perubahan konkrit dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. (Diskominfo SP/IC)