- Kesbangpol Selayar Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik: Dorong Kedewasaan Berpolitik di Kalangan Generasi Muda
- BAZNAS Selayar Akan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Imam, Muazzin, dan Marbot Masjid
- Wabup dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Selayar Dorong Kepatuhan Dunia Usaha dalam Perlindungan Tenaga Kerja
- Langkah Kolaboratif Pemkab, BPJS Ketenagakerjaan dan Baznas Selayar Kejar Target 80 persen Capaian UCJ
- Sentuhan Kasih Bupati Natsir Ali pada Anak TK, Beri Reward untuk yang Pintar Membaca
- Bupati Natsir Ali Tanamkan Pola Makan Sehat Sejak Dini Melalui Gerakan Gemar Makan Telur
- Bupati Natsir Ali Lantik Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Tanadoang
- Hari Jadi Sulsel ke-356, Pemkab Selayar Hadirkan Pangan Murah untuk Rakyat
- Tim Regu Sepak Takraw Kepulauan Selayar Raih Juara Umum Pra Porprov Wilayah I Sulawesi Selatan
- Asisten Pemerintahan Selayar Buka Turnamen Dandim Cup 2025, Tumbuhkan Semangat Sportivitas
Pemkab Selayar Raih WTP Beruntun di Era Pemerintahan BAZ

Keterangan Gambar : Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2018 kepada Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel. (FOTO BY IMMANK)
MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak., kepada Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Selasa (28/5/2019).
WTP kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya secara berturut-berturut, setelah WTP sebelumnya pada Tahun 2016, dan Tahun 2017 diri era pemerintahan Basli Ali - Zainuddin (BAZ).
Baca Lainnya :
- Kunker ke Selayar, Menhub Tegaskan Selayar Menjadi Contoh Pelayaran Roro di Indonesia0
- PT. Saudi Indojaya International Presentase Rencana Pembangunan Kilang Minyak di Selayar1
- Didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Sekda Selayar Canangkan Dusun Karebosi Sebagai Kampung KB0
- Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional 0
- JCH Selayar, Diterima Resmi Oleh PPIH Embarkasi Sudiang Makassar0
Hadir Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., Ketua DPRD Selayar Mappatunru, S.Pd., Sekda Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., Asisten Administrasi Drs Dahlul Malik, M.H., Kepala Inspektorat Ar. Krg. Magassing, S.H., M.H., Kepala BKPPD Nur Halik, SE, bersama sejumlah rombongan lain dari Pemda Kepulauan Selayar.
Atas WTP tersebut Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD atas peran dan kerjasamanya.
"WTP pada tahun ketiga ini tidak lepas atas kerjasama semua OPD dan pihak terkait yang telah bersama-sama membangun agar pengelolaan keuangan yang selama ini baik tetap kita dapat pertahankan," kata H. Muh. Basli Ali.
Baca juga : Jelang Idul Fitri 1440 H, Plt. Kadinsos Bagi Paket Sembako Kepada Keluarga Rentan Sosial
Basli juga menghaturkan terima kasih kepada BPK atas bimbingan dan arahannya, sehingga apa yang menjadi kelemahan bisa diperbaiki hingga mendapatkan WTP yang ketiga kalinya.
Sementara Sekda Selayar Marjani Sultan mengatakan opini WTP dari BPK itu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah semakin membaik. Hal tersebut kata Marjani Sultan adalah salah satu kriteria untuk menuju kepada good governance dan clean government.
"Saya kira capaian ini semua OPD memberikan kontribusi. Karena kalau satu saja OPD yang tidak melakukan perbaikan pengelolaan keuangan, tentu kita tidak akan mencapai ini semua. Saya selaku Sekda mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua perangkat daerah, yang telah berupaya keras untuk mewujudkan opini WTP," kata Marjani Sultan.
Selain Kabupaten Kepulauan Selayar, 8 kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan meraih predikat yang sama, yaitu Enrekang, Lutim, Toraja Utara, Tana Toraja, Jeneponto, Luwu Utara, Maros, dan Kabupaten Barru.
Salah satu kabupaten diantaranya belum naik predikat sehingga harus bertahan di predikat WDP. Namun demikian Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel enggan menyebut nama kabupaten tersebut. (IM / AFRISTA)
