Rakorwas, Sekda Selayar : Intinya Bagaimana Penanganan Covid-19 Berjalan dengan Baik, Tanpa Indikasi Korupsi

KEPULAUAN SELAYAR – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si, mengikuti Rakorwas (Rapat koordinasi pengawasan) secara virtual dengan tema akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (30/6/2020). 

Rakorwas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuka oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, serta diikuti para Bupati, sekda, forkopimda, para inspektur, para kepala BPKPAD, Kepala BPBD, para Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, Kajari dan para Kapolres kabupaten/kota se Sulsel. 

Dalam rakorwas itu ditandai penandatanganan Mou antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, tentang penanganan masalah hukum bidang perdata tata usaha negara. 

Baca Lainnya :

• Rapat Persiapan Selayar Half Marathon 2019, Bahas Akomodasi Penginapan dan LO Peserta0
• Buka Sarasehan Temu Wicara Tokoh Umat Beragama, Begini Sambutan Sekda Selayar0
• IPSI Cabang Selayar Bakal Turunkan 9 Orang Pesilatnya Pada Porda XVI Sulsel 0
• Nikmati Mudik Gratis ke Selayar, Ini Harapan Sejumlah Mahasiswa 0
• Laga Persahabatan, Kesebelasan Pemkab Selayar Menang 4-0 atas PLN UIW Sulselrabar0

Ditanya usai mengikuti Rakorwas, Sekda Kepulauan Selayar Marjani Sultan bahwa pada intinya dalam rapat itu membahas bagaimana penanganan covid-19 ini berjalan dengan baik,tanpa ada indikasi indikasi korupsi di dalamnya. 

Selaku wakil Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Selayar, Marjani Sultan berharap meskipun secara umum belum ada yang bisa meramalkan kapan berakhir wabah ini, setidaknya kita disiplin dalam protokol kesehatan. 

“Saat ini satu-satunya jalan untuk pencegahan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, karena vaksinnya juga belum ditemukan,” jelasnya. 

Sekadar diinfokan bahwa dalam rakorwas tersebut menghadirkan sejumlah Nara sumber yang berkompoten di dalamnya, diantaranya Pangdam XIV/HSN, Kapolda Sulsel, Kajati, dari BPK dan KPK. (HUMAS/IM)