Sekda Selayar Lantik 73 Pejabat Struktural Pengawas

SELAYAR - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., lantik dan mengambil sumpah 73 pejabat struktural pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin (23/9/2019) di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar. 

Pada pelantikan tersebut dihadiri para Asisten, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Drs. Muhtar bersama pimpinan OPD lainnya.

Sekda Selayar Marjani Sultan mengatakan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang dilaksanakan itu untuk jabatan lowong pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan, khususnya pejabat pengawas, serta pergeseran dari pejabat struktural dalam tingkat yang sama guna memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan legalitas kepada PNS yang ditunjuk menduduki jabatan struktural. 

Baca Lainnya :

• MTQ Sulsel, Selayar Runner Up Cabang Qiraah Sab'ah 0
• Menghadap Laut 2.0, Para Pemerhati Lingkungan Melakukan Aksi Bersih Pantai di Kampung Penyu 0
• Kapolres Kepulauan Selayar Irup Upacara Tabur Bunga di Pelabuhan Benteng 0
• Basli Ali : Wapres ke Selayar, Itu Adalah Anugerah Percepatan Pembangunan 0
• Semarak HUT ke-74 RI, Lomba Gerak Jalan Indah Antar OPD Pukau Penonton0

"Menjadi pejabat struktural merupakan rahmat sekaligus mengandung tanggung jawab yang besar karena selain harus menaati serta menjalankan aturan terkait yang ada, dituntut pula untuk bekerja secara mandiri dan profesional," ucap Marjani Sultan. 

Promosi dan mutasi jabatan kata Sekda adalah hal yang lumrah, merupakan suatu kebutuhan serta upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja sekaligus merupakan bagian dari proses pembinaan karir bagi seorang PNS. 

Gerbong mutasi kata Sekda akan terus berlanjut di masa yang akan datang, seiring terjadinya kekosongan jabatan tertentu, kebutuhan organisasi maupun karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

"Jabatan adalah amanah yang di dalamnya terdapat tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan baik dalam pemerintahan maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa," terang Marjani Sultan. (HUMAS/IM)