Terima Kunjungan KPKNL Makassar, Bupati Basli Ali Imbau Pihak Yang Kuasai BMD Segera diKembalikan

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, Harmaji dan jajarannya. 

Pada penerimaannya, Bupati didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Muhtar, dan Kepala Bagian Ekonomi Setda Rahman Made, menyambut kedatangan Kepala KPKNL Makassar dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan, di Rujab Bupati, Rabu (1/11) pagi. 

Harmaji mengatakan bahwa kunjungannya sebagai salah satu bentuk silaturahmi sekaligus peningkatan sinergi antara KPKNL dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengelolaan Asset dan Barang Milik Daerah (BMD) 

Baca Lainnya :

• Bupati Selayar Tinjau Pembangunan Jalan Hotmix Gollek - Balikra0
• Pemkab Selayar Terima Penghargaan Nominasi TPID Beprestasi 0
• Paripurna DPRD Selayar, Agenda Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 20210
• Gubernur Sulsel Lepas dan Pimpin Gerakan Anti Mager di Selayar0
• BPJSTK Selayar Salurkan Santunan JKM untuk Ahli Waris Pegawai Non ASN Umpro0

"Sesusai tugas kami, kadatangan kami tentu dalam rangka koordinasi pengelolaan aset daerah, baik pelaksanaan lelang, penghapusan, maupun penilaian barang milik daerah," ucapnya 

Dalam pertemuan ini, Bupati Basli Ali, dan Pihak KPKNL banyak berdiskusi tentang pengelolaan dan penghapusan Asset dan Barang Milik Daerah termasuk proses penyelesaian piutang daerah maupun Asset dan BMD yang masih dikuasai oleh pihak lainnya. 

Dan Bupati pun berharap silaturahmi ini dapat terus terjaga dan kedepannya kerjasama yang telah terjalin dapat ditingkatkan serta memberikan dampak positif pada penyelenggaran pemerintahan daerah. 

Melalui kesempatan ini pula, Bupati Basli Ali mengimbau sekaligus menekankan kepada para pihak yang saat ini masih punya utang piutang atau menguasai barang yang tercatat sebagai milik daerah untuk segera diselesaikan atau dikembalikan. 

Pertemuan diakhiri dengan harapan dari kedua belah pihak agar semua apa yang diniatkan untuk kemajuan pembangunan daerah, terwujud dan terlaksana dengan baik dan hasil yang optimal. (HUMAS-IC)