Wabup Temui Gubernur Terkait Kelancaran Transportasi Udara Selayar - Makassar

MAKASSAR - Salah satu program prioritas Pemkab Kep. Selayar untuk mewujudkan visi Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia adalah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Namun ini mustahil terjadi jika transportasi udara masuk - keluar Selayar tidak lancar, papar wabup pada Pewarta dalam salah satu wawancara singkat.

Dikatakan, Untuk transfortasi darat dengan bus umum dan travel serta KM Feri yang menghubungkan antara Bira-Bulukumba dengan Pamatata-Selayar sudah relatif lancar.   

Baca Lainnya :

• Wabup Buka Pelatihan Penguatan Kapasitas TPK Desa se Kecamatan Bontomatene0
• Wabup Pimpin Upacara Pemusnahan Barang Bukti Miras di Pulau Bonerate0
• Masuk Nominasi 300 Besar ADWI, Bupati dan Wabup Siap Menfasilitasi Desa Khusus Bahuluang Menuju 100 Besar0
• Pemkab Selayar Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam Pembiayaan Jamsostek Pekerja Informal0
• Hadir pada Pembukaan MTQ XXXII Sulsel, Wabup Tekankan Kafilah Selayar Jaga Kekompakan0

Melalui laut juga demikian, dengan adanya KM Darma Kartika yang melayani Makassar - Selayar juga sudah sangat membantu.

Namun, transfortasi udara, sejak covid-19 sampai saat ini, masih  terganggu. Pernah maskapai  Wings - Lion berjanji akan melayani setiap hari mulai Juni, ternyata tidak terealisasi. 

"Lalu rencana diubah menjadi satu kali sepekan, setiap hari Ahad, itupun tak terwujud," jelas Wabup

Hasil pantauan pers, lebih banyak cancel (batal) nya dari pada filght (terbang) nya. 
 
Wabup Saiful Arif mengatakan jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya program unggulan Selayar yang tidak berjalan, tapi kebijakan Provinsi pun yang menjadikan Selayar sebagai Sentra Pengembangan Pariwisata Sulsel, tak akan terlakasana. 

Hal inilah yang menjadi pertimbangan Utama bagi Pemkab Kepulauan Selayar untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan pada Pemerintah Provinsi. 

Wabup Saiful Arif yang membawa Surat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, di Rujab Gubenur, Kamis (28-7), siang sesudah Launching Penangaan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi

Gubernur Andi Sudirman menerima surat tersebut dan menyatakan, akan mempelajarinya. Jika tidak mungkin terakomodasi di APBD perubahan 2022, maka akan dianggarkan di TA. 2023. (Kom/rls)