Bupati Selayar Bentuk Satgas Keselamatan Masyarakat, Evaluasi Total Sistem Keamanan Pelayaran Pasca Musibah KM Nurul Salsa

KEPULAUAN SELAYAR — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar Rapat Evaluasi Keamanan Pelayaran dan Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat sebagai langkah memperkuat sistem keselamatan masyarakat pasca musibah tenggelamnya KM Nurul Salsa yang menimbulkan korban jiwa.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Rabu (29/7/2026), dihadiri unsur Forkopimda, Basarnas, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial serta dinas terkait lainnya, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, para pengelola dan pemilik kapal, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali mengajak seluruh peserta rapat untuk mendoakan para korban musibah KM Nurul Salsa.

Baca Lainnya :

• Pemkab Selayar Rakor Persiapan Festival Takabonerate 20230
• Pemkab Selayar Respons Inisiatif Warga, Kadis PU Tinjau Jalan dan Siapkan Bantuan Material0
• Lantik Kepala Disdukcapil, Ini Arahan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 0
• Ini Pesan Wabup Kepulauan Selayar pada Pembukaan RAT Ksu Karya Mandiri Nelayan0
• Selamat! Opini BPK, Selayar Raih WTP atas LKPD TA. 2017 0

“Semoga yang telah berpulang mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Bupati.

Menurutnya, musibah tersebut meninggalkan duka mendalam, terutama bagi para penyintas yang harus bertahan berhari-hari di tengah laut dalam kondisi sulit. Peristiwa itu, kata Bupati, menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.

Bupati menegaskan, rapat evaluasi ini bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, tetapi menjadi ruang bersama untuk melahirkan evaluasi, solusi, dan langkah nyata agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Kita harus menjadikan musibah ini sebagai momentum memperbaiki sistem keselamatan pelayaran di Kabupaten Kepulauan Selayar,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Selayar yang didominasi wilayah laut dengan ratusan gugusan pulau menjadikan transportasi laut sebagai urat nadi utama masyarakat, baik untuk mobilitas warga, pelayanan pemerintahan, maupun distribusi kebutuhan pokok antarpulau.

Namun kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan besar. Selayar menghadapi perubahan musim dengan gelombang tinggi dan angin kencang, sementara risiko kecelakaan laut tetap menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Selain faktor alam, Bupati juga menyoroti masih perlunya peningkatan kesadaran sebagian pemilik kapal terhadap aspek keselamatan pelayaran, mulai dari kelengkapan alat keselamatan, kapasitas angkut, hingga kelayakan kapal.

Di sisi lain, keterbatasan armada, peralatan, dan personel penyelamatan menjadi tantangan dalam penanganan keadaan darurat.

“Atas kondisi tersebut, saya bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan didukung Anggota DPR RI Komisi V telah meminta Kepala Basarnas RI agar meningkatkan Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR, sehingga fasilitas dan peralatan penyelamatan dapat lebih lengkap dan memadai,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan urgensi pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurutnya, dengan wilayah laut yang luas dan posisi strategis Selayar, keberadaan Lanal akan memperkuat pengamanan perairan, mempercepat respons keadaan darurat, serta meningkatkan keselamatan masyarakat.

Selain mendorong penguatan kelembagaan dan sarana penyelamatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga membentuk Satgas Penanganan Musibah dan Keselamatan Masyarakat.

Bupati mengatakan, satgas tersebut tidak hanya bertugas menangani kecelakaan laut, tetapi juga berbagai bentuk musibah yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Satgas ini diharapkan menjadi pusat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bencana,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menginstruksikan Dinas Sosial dan BPBD untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Sosial, BNPB, serta instansi terkait guna memastikan adanya bantuan dan santunan bagi keluarga korban KM Nurul Salsa.

“Pastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan,” tegasnya.

Selain itu, Bupati meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap korban yang memenuhi ketentuan agar dapat memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rapat evaluasi tersebut berlangsung dinamis dan alot dengan berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Sejumlah pihak memberikan pandangan terkait penguatan sistem keselamatan pelayaran, kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana penyelamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Melalui pembentukan satgas dan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berharap lahir sistem penanganan darurat yang lebih kuat, cepat, dan terpadu demi melindungi keselamatan seluruh masyarakat. (HUMAS-IC)

_