Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar Mulai Melakukan Pelayanan Perizinan Mobile

KEPULAUAN SELAYAR - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Kabupaten Kepulauan Selayar, hari ini Senin (27/9/2021) mulai melaksanakan layanan perizinan mobile ke kecamatan, yang diawali dari Kecamatan Buki. 

Hal ini dilakukan menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pasal 11 ayat 3 yang dinyatakan bahwa dalam hal pelayanan perizinan sistem Online Single Submission (OSS) belum dapat dilaksanakan secara mandiri. Terkait hal ini, Dinas PMPTSPTK Kepulauan Selayar mendekatkan keterjangkauan dan kemudahan pelayanan perizinan di kecamatan dengan melakukan pelayanan bergerak (mobile). 

Demikian diungkapkan Kadis PMPTSPTK Kepulauan Selayar Muhammad Arsyad saat dikonfirmasi kepulauanselayarkab.go.id.

Baca Lainnya :

• 25 Desa Kelurahan Ikut Lomba Busana Karya Daur Ulang, Paduan Suara dan Fashion Show0
• Kajari Baru Adi Nuryadin Sucipto Tiba di Selayar0
• NA : Perangi Pungli, Harga Diri Masyarakat Sulsel Harus Tetap Dijaga0
• Bupati Lutim Kagumi Stand Pameran Pemkab Kepulauan Selayar 0
• Wabup Kepulauan Selayar Lantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV 0

Dikemukakan, Layanan ini  dikembangkan sebagai bagian dari Layanan perizinan Berbantuan, khususnya bagi masyarakat yang belum familiar untuk mengurus sendiri perizinan secara online.

"Semoga UMKM kita kedepan semakin banyak yang berizin sehingga mudah mengakses bantuan modal perbankan, hingga kepada target capaian retribusi IMB. Semoga layanan ini dapat terus kita tingkatkan," kata Muhammad Arsyad. 
 
Muhammad Arsyad menjelaskan, pelayanan perizinan mobile pekan ini adalah awal, selanjutnya kata dia akan rutin dilaksanakan minimal satu kali dalam sebulan untuk enam kecamatan daratan. 

Sedangkan untuk kecamatan wilayah pulau, akan dibuat gerai perizinan di kecamatan. "Bekerjasama dengan Camat kita akan latih satu orang staf kecamatan untuk jadi operator yang akan melayani di kecamatan, demikian juga terkait penyiapan sarana  prasarananya kita minta bantuan Camat. Dengan demikian untuk urus perizinan usaha, IMB dll, masyarakat kita di Pulau tidak perlu masuk ke Benteng," jelasnya. (Diskominfo-SP/Im)