Sukseskan Asta Cita, Bupati Natsir Ali Dorong Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Wilayahnya

KEPULAUAN SELAYAR - Bupati Natsir Ali mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrument penting untuk menguatkan perekonomian di desa.

Natsir Ali saat memimpin rakor di ruang Pola Kantor Bupati pada Rabu (14/4/2025) mengatakan, tujuan utama dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Masyarakat Desa.

Koperasi Merah Putih merupakan upaya memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan desa mandiri menuju Indonesia Emas, Jelasnya

Baca Lainnya :

• Hari Veteran RI 2024, Wabup Saiful Sebut Sinergi Veteran dan Pemerintah Kunci Membangun Indonesia Emas0
• Pimpin Rakor, Bupati Natsir Ali Tekankan Delapan Program Untuk Mendapatkan Perhatian Serius0
• Launching Penjualan Perdana Sampah Plastik, Ini Pesan Bupati Kepulauan Selayar 0
• Asisten Pemerintahan Resmikan Gedung Tahfizhulqur'an Pondok Pesantren Hidayatullah0
• Asisten Administrasi Pimpin Rakor Terkait Pelaksanaan Ujian SKD CPNS Formasi 20190

"Koperasi Merah Putih ini ditargetkan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi warga desa, Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemerataan ekonomi." ungkap Natsir Ali saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri para Jajaran Perangkat Daerah lingkup Pemkab Selayar.

Bupati Kepulauan Selayar ini, kemudian menegaskan kepada para Kepala Desa dan Lurah, agar mulai saat ini fokus pada upaya melakukan persiapan dan melaksanakan musyawarah Desa/Kelurahan dengan memaksimalkan segala sumber daya demi suksesnya pembentukan Koperasi Merah Putih.

Begitupun dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Para Camat diminta aktif melakukan pemantauan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan musyawarah, bekerja sama dan saling koordinasi serta mengerahkan segala daya dan upaya untuk suksesnya pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Kita harapkan dalam Bulan April hingga Mei 2025 semua desa dan kelurahan sudah melaksanakan musyawarah sehingga Bulan Juni sudah bisa diajukan ke Notaris dan Kementerian Hukum untuk mendapatkan legalitas dan pada akhirnya dapat dilaunching oleh Presiden pada 12 Juli 2025 mendatang. (HUMAS- IC)

_