Ikuti Rakor APBD 2026 Bersama Gubernur Sulsel, Bupati Natsir Ali Minta OPD Kembali Rasionalisasi Anggaran

KEPULAUAN SELAYAR — Bupati  H. Muh. Natsir Ali, didampingi Kepala Badan dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi APBD 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.

Rakor yang berlangsung melalui vidcon tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. pada Senin, 29 Desember 2025.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Sulsel memaparkan presentasi terkait postur dan alokasi anggaran kabupaten/kota, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, belanja penunjang, belanja kesehatan, pendidikan, infrastruktur, belanja operasional, hingga belanja hibah dan bantuan sosial, serta komponen anggaran lainnya.

Baca Lainnya :

• Pemasangan Plat Tandai Launching Program RS-RTLH di Kepulauan 0
• Wabup Diminta Lebih Sering Berkunjung0
• Bupati Kepulauan Selayar Hadiri Malam Pisah Sambut Kapolda Sulsel0
• Bupati Kepulauan Selayar Buka Turnamen Bulutangkis Antar Klub di Gantarang Lohe 0
• Bupati Selayar Serahkan SK Kepada 258 PPPK Formasi 20230

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman secara khusus menyoroti belanja penunjang, belanja pegawai, belanja hibah, serta belanja tidak terduga maupun belanja barang/uang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada sejumlah kabupaten/kota yang dinilai masih tergolong sangat tinggi, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Kepala BPKPD agar kembali melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya pada belanja penunjang seperti belanja perjalanan dinas, belanja barang serta belanja yang tidak terlalu mendesak kebutuhannya, sesuai arahan gubernur dalam rakor tersebut.

“Saya meminta kepada seluruh OPD agar melakukan rasionalisasi anggaran, terutama pada belanja penunjang sepert perjalanan dinas. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan agar OPD tidak terlalu banyak mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran, karena langkah tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar, melainkan juga oleh seluruh kabupaten/kota bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Efisiensi ini bukan hanya kita yang melakukan. Semua kabupaten/kota dan provinsi juga menjalankan hal yang sama. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Melalui rakor evaluasi APBD ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memperkuat komitmen dalam menyusun dan melaksanakan anggaran yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026. (HUMAS-IC)

_